Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta perlindungan dan layanan kesehatan bagi warga di pengungsian pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dievaluasi secara menyeluruh. Desakan itu disampaikan setelah data BNPB mencatat 94 warga meninggal dunia selama berada di pengungsian.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BNPB bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak, sebagian besar korban merupakan lanjut usia yang memiliki penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus. Meski demikian, Hetifah menilai angka tersebut tetap harus menjadi perhatian serius.
Gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 sebelumnya tercatat menyebabkan 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa. Sementara itu, 94 warga lainnya meninggal ketika berada dalam masa pengungsian.
“Walaupun hasil verifikasi menunjukkan bahwa kematian tersebut bukan karena tertimpa reruntuhan atau trauma fisik langsung akibat gempa, angka 94 jiwa tetap sangat besar dan tidak boleh kita anggap sebagai hal biasa,” kata Hetifah dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengungsian yang dapat mengidentifikasi dan memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan sejak awal masa tanggap darurat.
Hetifah meminta evaluasi mencakup keteraturan pemberian obat bagi warga dengan penyakit kronis, pemantauan kondisi pengungsi, kelayakan tempat istirahat, ketersediaan makanan yang sesuai, air bersih, sanitasi, perlindungan dari cuaca, serta kecepatan akses terhadap pertolongan medis.
Ia menjelaskan, pengungsian dapat memengaruhi kesehatan warga karena mereka harus meninggalkan rumah secara mendadak, tinggal di fasilitas sementara yang padat, serta mengalami perubahan pola makan, tidur, sanitasi, dan rutinitas pengobatan. Perhatian khusus diperlukan bagi lansia, bayi dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis.
Hetifah juga menyoroti keterbatasan yang dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi pengungsian, termasuk ketersediaan selimut, tempat berlindung, air bersih, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Salah satu kasus yang disorot ialah balita asal Nagekeo, Mario Calviano Guru, yang mengalami demam tinggi dan kejang setelah berada di pengungsian, kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis.
“Bencana seharusnya tidak berhenti kita tangani ketika warga sudah berhasil dievakuasi. Justru setelah mereka sampai di pengungsian, tanggung jawab berikutnya dimulai: bagaimana memastikan mereka tetap hidup, sehat, aman dan bermartabat,” ujar Hetifah.
Data BNPB per 15 September 2026 menunjukkan jumlah pengungsi menurun dari sebelumnya lebih dari 150 ribu menjadi 46.461 jiwa. Hetifah menilai penurunan itu merupakan perkembangan positif, tetapi puluhan ribu warga yang masih mengungsi tetap membutuhkan perlindungan dan layanan yang memadai.
Karena itu, ia mendorong BNPB, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengevaluasi 94 kasus kematian tersebut secara rinci. Evaluasi diharapkan mencakup profil usia dan penyakit penyerta, lama tinggal di pengungsian, kesinambungan pengobatan, kondisi lokasi pengungsian, akses terhadap tenaga kesehatan, serta kecepatan rujukan medis.
Menurut Hetifah, evaluasi dilakukan bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk mengetahui apakah terdapat kematian yang sebenarnya dapat dicegah dan memperbaiki kelemahan sistem sebelum terjadi bencana berikutnya.
Ia juga mendorong pendataan kelompok rentan di setiap lokasi pengungsian secara “by name by need”, bukan hanya berdasarkan jumlah pengungsi. Dengan cara itu, kebutuhan lansia dengan diabetes, bayi, ibu hamil, dan penyandang disabilitas dapat diidentifikasi serta ditangani sesuai kondisi masing-masing.
Hetifah menegaskan, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari jumlah warga yang dievakuasi atau bantuan yang dikirim. Keselamatan dan kesehatan warga selama berada di pengungsian juga menjadi bagian penting dari perlindungan negara. Informasi ini bersumber dari E-Media DPR RI.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan