JAKARTA – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan menjadi sorotan pengamat kebijakan publik Agustinus Edy Kristianto. Ia mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut dan menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan penjelasan kepada publik.
Hal itu disampaikan Agustinus dalam Podcast Madilog Forum Keadilan bersama jurnalis senior Margi Syarif. Menurut Agustinus, penjelasan Presiden penting agar publik mengetahui dasar profesional dan sistem yang digunakan dalam mengangkat maupun memberhentikan pejabat negara.
“Perlu,” kata Agustinus ketika ditanya apakah Presiden Prabowo perlu memberikan penjelasan terkait pencopotan Purbaya.
Agustinus mengatakan penjelasan tersebut tidak cukup hanya dengan menyebut bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut dia, hak prerogatif memang merupakan kewenangan Presiden. Namun, dalam pemerintahan yang disebutnya profesional, modern, dan demokratis, publik juga berhak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.
“Yang kita mau di pemerintahan yang profesional, modern, dan demokratis adalah alasan. Alasan yang profesional kenapa seorang pejabat diangkat, kenapa seorang pejabat diberhentikan, seperti apa sistemnya,” ujar Agustinus.
Agustinus menilai kewenangan Presiden tetap perlu dilihat dalam konteks etika dan pertanggungjawaban politik.
Ia menyebut keputusan mengangkat atau memberhentikan pejabat publik semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat.
“Memang hak prerogatif itu kan sebenarnya terminologi hukum memang dilindungi oleh konstitusi,” kata Agustinus.
Namun, menurut dia, dalam politik terdapat ukuran lain berupa etika politik, konvensi kehidupan bernegara, serta prinsip pemerintahan yang baik.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan sebenarnya di balik pencopotan Purbaya.
“Pertanggungjawaban moral dan politik ini yang perlu kita tagih kepada Prabowo,” ujarnya.
Agustinus juga mempertanyakan seberapa detail Presiden mengetahui proses dan konsekuensi dari keputusan pencopotan tersebut.
Ia menegaskan bahwa bagian tersebut merupakan pertanyaan dan spekulasi yang belum dapat dipastikan.
“Sedetail apa dia tahu termasuk dampaknya. Dampak iya kan? Konsekuensinya seperti apa,” kata Agustinus.
Ia kemudian menekankan bahwa pertanyaan mengenai sejauh mana Presiden mengetahui pertimbangan dan konsekuensi keputusan tersebut belum banyak dibahas secara terbuka.
Dalam pembahasannya, Agustinus juga menyoroti frekuensi pergantian Menteri Keuangan.
Ia membandingkan periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan pemerintahan Prabowo. Menurut perhitungan yang disampaikannya dalam podcast, dalam sekitar 21 bulan pemerintahan Gus Dur terjadi tiga kali pergantian Menteri Keuangan. Sementara pada sekitar 23 bulan pemerintahan Prabowo, juga telah terjadi tiga pergantian.
Agustinus mengingatkan bahwa konteks politik pada kedua periode tersebut berbeda.
Ia menilai pergantian pimpinan Kementerian Keuangan yang terlalu sering dapat memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas ekonomi.
Agustinus juga mengaitkan pergantian Purbaya dengan mandat yang disebut diberikan kepada Menteri Keuangan pengganti.
Dalam wawancara tersebut, ia menyoroti dua hal yang disebut menjadi amanat Presiden, yakni menjaga APBN tetap kredibel dan membangun komunikasi publik yang dapat dipercaya.
Menurut Agustinus, hal tersebut menjadi salah satu konteks yang perlu dilihat ketika publik mempertanyakan alasan pergantian Menteri Keuangan.
Ia membedakan antara komunikasi yang buruk dengan komunikasi yang dapat dipercaya. Menurutnya, persoalan komunikasi pejabat publik tidak semata-mata soal gaya penyampaian, tetapi juga menyangkut tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.
Pada akhirnya, Agustinus menilai publik membutuhkan alasan yang jelas mengenai keputusan pencopotan Purbaya.
Baginya, penjelasan tersebut diperlukan bukan untuk mempertanyakan kewenangan Presiden, melainkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral dan politik seorang kepala negara atas keputusan yang diambilnya.
Seluruh dugaan dan analisis mengenai motif maupun dinamika di balik pencopotan Purbaya dalam pembahasan tersebut merupakan pandangan Agustinus Edy Kristianto dan bukan konfirmasi resmi mengenai alasan pencopotan dari Presiden atau pemerintah.
Editor: Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan