BADUNG — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong pemerintah daerah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan penyedia Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) menyerap produk perikanan lokal untuk menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan itu disampaikan Johan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (18/9/2026). Pernyataan tersebut dikutip dari E-Media DPR RI yang terbit Senin (21/9/2026).
Menurut Johan, pemerintah daerah dapat menerbitkan surat edaran kepala daerah, surat bupati, atau peraturan daerah untuk mengatur penyerapan ikan lokal oleh dapur MBG. Kebijakan itu dinilai penting untuk mencegah penyeragaman menu berbasis protein yang dapat meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Johan mengkritik pola menu MBG yang dinilai terlalu berfokus pada telur dan daging ayam. Ia menyebut tidak semua daerah memiliki kemampuan swasembada telur, sehingga dapur MBG di wilayah pesisir harus mendatangkan bahan pangan dari luar dengan waktu pengiriman yang panjang.
“Jangan diseragamkan telur dan ayam. Kita belum swasembada telur di masing-masing wilayah, akhirnya telur didatangkan dari luar dan harus menunggu hingga dua minggu sampai sebulan,” ujar Johan.
Politikus Fraksi PKS itu menilai ikan dari perairan terdekat lebih segar dan mudah diolah. Ia juga menyebut pemanfaatan ikan lokal dapat mendukung kualitas gizi dan kebersihan pangan, sekaligus menekan risiko keracunan bahan makanan di dapur MBG. Menurut Johan, jaminan mutu perlu dikawal oleh balai mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain mendukung pemenuhan gizi, penyerapan ikan lokal dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi nelayan. Johan berharap MBG menjadi bagian dari rantai logistik daerah sehingga hasil tangkapan nelayan dapat langsung terserap pasar dan perekonomian masyarakat pesisir ikut bergerak.
Di sisi lain, KKP melalui BPPMHKP Bali disebut telah memfasilitasi penyediaan bahan baku ikan bermutu bagi unit pelayanan makan bergizi atau SPPG/KPPG setempat. Berdasarkan paparan Sekretaris Jenderal KKP Andi Artha, bahan yang mulai disuplai antara lain daging trimming tuna dan barramundi untuk menambah variasi menu MBG.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan KKP, potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya nasional terus didorong untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat serta penanganan stunting. KKP juga melakukan pengawasan dan sertifikasi untuk memastikan rantai pasok ikan lokal terbebas dari cemaran mikrobiologi dan logam berat.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan