Pihak pemenang MA justru ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sultra, sementara pihak yang kalah diduga bebas mengoperasikan alat berat dan mengapalkan nikel.
Kuasa hukum mencium adanya aroma keterlibatan oknum atau mantan aparat yang memberikan “payung hukum” bagi aktivitas ilegal tersebut di Marombo.
Penyelidikan terhadap pihak PT Bososi terus berjalan meskipun Saksi kunci, La Ode Riago, telah mencabut seluruh keterangannya pada Mei 2025.
Ketua Umum GPMI, Andrianto, menegaskan bahwa pembiaran terhadap kapal-kapal seperti TK Chelsea 330 dan Delta Cakra 28 merupakan bentuk pembangkangan terhadap kekayaan hukum Indonesia. Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan audit investigatif terhadap Polda Sultra.
“Jangan biarkan wibawa hukum kita dipijak oleh mafia tambang. Jika APH terus diam, pesan yang sampai ke publik adalah kekuatan ‘beking’ jauh lebih kuat dari palu Hakim Agung,” tegas Andrianto.
Publik kini menuntut APH untuk segera menyegel setiap tongkang yang tanpa keluar legalitas dari pemilik sah dan menyebarkan dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang dimenangkan oleh pengadilan tertinggi. (red)
Tinggalkan Balasan