“Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang sudah end product saja. Kalau begini sanggup ya, homemade-nya dari sini Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia,” kata Titiek.
Selain hilirisasi, Titiek merespons keluhan pelaku usaha dan UMKM perikanan mengenai rumitnya birokrasi perizinan. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperjelas pembagian tugas agar proses perizinan tidak tumpang tindih dan membebani dunia usaha.
“Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan,” ujarnya.
Titiek juga mendorong KKP lebih kreatif mengembangkan hasil laut menjadi makanan siap saji, seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri. Produk tersebut diharapkan lebih mudah diterima anak-anak serta dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungan itu, ia turut menyampaikan aspirasi nelayan mengenai kemudahan akses kepemilikan kapal. Nelayan menginginkan sistem yang transparan dan mudah, seperti mekanisme pembelian kendaraan melalui dealer.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan