Badung – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendorong pengolahan rumput laut di dalam negeri hingga menjadi produk akhir. Ia menilai ekspor rumput laut dalam bentuk bahan ekstrak mentah belum memberikan nilai tambah maksimal bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan Titiek saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia meninjau pameran dan berbagai olahan produk perikanan.
Titiek menyoroti bahan ekstrak rumput laut yang diekspor ke India untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Menurut dia, Indonesia seharusnya mengolah komoditas tersebut hingga menjadi produk jadi sebelum memasarkannya ke luar negeri.
“Kita tuh di Indonesia begitu banyak seaweed rumput laut bisa tumbuh di segala perairan. Ini bisa menghasilkan biang seaweed ekstrak diekspor ke India, dari India kemudian diolah lagi jadilah pupuk cair organik. Kenapa hanya biangnya saja yang diekspor ke India? Maksudnya kita diolah di sini, pupuknya ini sudah jadi baru diekspor,” ujar Titiek, dikutip dari E-Media DPR RI, Senin (21/9/2026).
Ia menilai pengolahan rumput laut sampai produk akhir sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri. Titiek berharap produk yang diekspor dari Indonesia bukan lagi sekadar bahan dasar, melainkan barang jadi yang mampu dikerjakan oleh pelaku usaha di dalam negeri, termasuk UMKM di Bali.
“Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang sudah end product saja. Kalau begini sanggup ya, homemade-nya dari sini Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia,” kata Titiek.
Selain hilirisasi, Titiek merespons keluhan pelaku usaha dan UMKM perikanan mengenai rumitnya birokrasi perizinan. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperjelas pembagian tugas agar proses perizinan tidak tumpang tindih dan membebani dunia usaha.
“Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan,” ujarnya.
Titiek juga mendorong KKP lebih kreatif mengembangkan hasil laut menjadi makanan siap saji, seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri. Produk tersebut diharapkan lebih mudah diterima anak-anak serta dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungan itu, ia turut menyampaikan aspirasi nelayan mengenai kemudahan akses kepemilikan kapal. Nelayan menginginkan sistem yang transparan dan mudah, seperti mekanisme pembelian kendaraan melalui dealer.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan