Kondisi memprihatinkan ini dipicu oleh masalah likuiditas serius, di mana modal kerja perusahaan senilai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun yang tersimpan di Bank Prima Jawa Timur saat ini berstatus dalam pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyusul kebijakan likuiditas yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Akibat dana yang membeku tersebut, roda pabrik mandek dan mayoritas buruh hampir dua tahun dirumahkan, menyisakan hanya sekitar 500 orang yang masih aktif bekerja. Korporasi diperkirakan membutuhkan suntikan dana segar senilai Rp250 miliar agar bisa kembali beroperasi normal. Jika opsi PHK terpaksa diambil dengan skema pesangon 1,75 kali ketentuan regulasi, proses pembayaran hak buruh tersebut tetap belum bisa dieksekusi karena kendala pembekuan aset di LPS.
Sementara itu di Jawa Barat, bayang-bayang pengurangan pegawai juga menerpa PT Feng Tay di Kabupaten Bandung. Raksasa manufaktur sepatu mitra merek olahraga global Nike tersebut dilaporkan telah merumahkan sedikitnya 4.000 karyawan. Berdasarkan data awal, kebijakan ini diambil akibat selesainya kontrak pemesanan dari prinsipal asing serta adanya keterlambatan rantai pasok bahan baku menyusul penyesuaian vendor imbas pecahnya konflik luar negeri.
Guna memverifikasi akurasi data dan mencari solusi terbaik, Said Iqbal bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dijadwalkan turun langsung ke lokasi pabrik PT Feng Tay pada Senin (22/6).
Selain industri tekstil dan alas kaki, radar pengawasan serikat buruh kini juga menyoroti dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang berinisial J dan S di kawasan Pasuruan dan Mojokerto. Ribuan pekerja di kedua pabrik tersebut ikut berisiko terdampak karena adanya wacana pemindahan basis produksi (relokasi) ke Vietnam, seiring dengan terjadinya pergeseran tren industri global menuju ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle).
Kendati demikian, angin segar sedikit berembus dari Jakarta utara terkait polemik PT Amos di Cilincing. Setelah nasib karyawannya terkatung-katung tanpa kejelasan upah dan jaminan perlindungan BPJS selama empat bulan, kasus perusahaan garmen asal Korea Selatan tersebut kini mulai menemukan titik terang usai dilakukannya koordinasi taktis lintas sektor bersama Kemenaker.
Seluruh temuan krusial ini ditegaskan akan segera dilaporkan langsung ke meja kerja Presiden Prabowo Subianto guna merumuskan formulasi mitigasi yang cepat dan terukur dari pemerintah bersama serikat pekerja demi menahan eskalasi PHK agar tidak meluas secara masif. (red)
Tinggalkan Balasan