Kendari – Pemerintah Kota Kendari mulai menertibkan aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan setelah antrean BBM bersubsidi di sejumlah titik sempat memanjang dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari melakukan sosialisasi kepada pedagang BBM eceran di sekitar SPBU Anduonohu dan SPBU Tapak Kuda pada Jumat (18/9/2026). Sosialisasi dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Satpol PP Kota Kendari, Dasril Yamin, bersama sejumlah anggotanya.
Dalam kegiatan itu, Dasril menyampaikan bahwa penjualan BBM di sekitar SPBU telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014. Pasal 9 ayat 6 perda tersebut melarang setiap orang berdagang bahan bakar minyak atau BBM di sekitar pompa bensin atau SPBU.
Dasril mengatakan, sosialisasi menjadi langkah awal sebelum pemerintah melakukan penertiban. Para pedagang diberi kesempatan untuk menghabiskan sisa stok BBM yang masih tersedia, kemudian diminta menghentikan aktivitas penjualan di sekitar SPBU.
Menurut Dasril, penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons antrean BBM yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU. Selain menyebabkan kepadatan, antrean panjang membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Karena itu, ketertiban dan kelancaran di kawasan SPBU perlu dijaga.
Satpol PP juga mengingatkan pedagang agar tidak kembali berjualan BBM eceran di kawasan sekitar SPBU setelah stok mereka habis. Pemerintah menilai aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut ketertiban umum dan kepatuhan terhadap perda.
Sosialisasi tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya Pemkot Kendari dan Pertamina mengurai antrean BBM. Pada hari yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman memimpin rapat koordinasi penanganan antrean BBM. Dalam rapat itu dibahas penguatan pengawasan distribusi BBM serta rencana pembentukan satuan tugas (satgas).
Satgas tersebut direncanakan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, aparat penegak hukum, Pemkot Kendari, dan Pertamina. Pengawasan akan diarahkan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan serta mencegah penyalahgunaan.
Pertamina juga disebut telah melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat pelayanan, antara lain mempercepat pengiriman BBM dari depot dan menambah nozzle Pertalite di sejumlah SPBU.
Dengan penegakan aturan, pengawasan lapangan, dan perbaikan distribusi, Pemkot Kendari berharap persoalan antrean BBM dapat ditangani secara bertahap. Sosialisasi kepada pedagang BBM eceran menjadi tahap awal sebelum penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014.
Sumber: Kendari Kota — lihat sumber
Tinggalkan Balasan