Motaha–Alangga menunjukkan satu hal sederhana: angka harga penawaran harus dibaca bersama mekanisme evaluasinya.
Punggaluku–Ambesea kini menghadirkan pertanyaan yang berbeda.
Di paket dengan pagu sekitar Rp9,29 miliar itu, CV Adifa Cahaya Lestari berada di posisi pertama dengan penawaran sekitar Rp8,29 miliar. Tetapi menurut Mahadir, tiga peserta teratas masih diserahkan kepada OPD dan PPK akan melakukan evaluasi teknis untuk melihat penyedia yang paling siap.
Di titik ini, publik kembali berhadapan dengan pertanyaan tentang dasar sebuah keputusan pengadaan.
Jika pada Motaha–Alangga masyarakat dapat melihat bagaimana TKDN dan HEA bekerja dalam menentukan peringkat, maka pada Punggaluku–Ambesea publik perlu mengetahui bagaimana kesiapan teknis penyedia diverifikasi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Asphalt Mixing Plant (AMP).
Dokumen pemilihan Punggaluku–Ambesea mensyaratkan AMP berkapasitas 1.000 kilogram per batch, memiliki sertifikat laik operasi yang masih berlaku, serta lokasi AMP harus dapat menjamin suhu aspal sampai ke lokasi pekerjaan sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2025.
Mahadir menyebut AMP CV Adifa Cahaya Lestari berada di wilayah Konawe Utara.
Jika informasi lokasi tersebut benar dan titik AMP yang dimaksud telah diketahui secara pasti, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi soal harga.
Berapa jaraknya dari Ambesea? Berapa waktu tempuh material? Bagaimana suhu campuran dipertahankan selama perjalanan? Dan apakah semua itu sudah diverifikasi PPK sebelum penyedia berkontrak?
Itulah titik temu dua tender tersebut.
Motaha–Alangga memperlihatkan pentingnya transparansi dalam membaca angka TKDN, preferensi dan HEA. Punggaluku–Ambesea memperlihatkan pentingnya transparansi dalam membuktikan kesiapan teknis.
Keduanya sama-sama menyentuh satu hal: keputusan tender harus dapat dijelaskan dengan dokumen dan fakta, bukan hanya dengan hasil akhir.
Sebab masyarakat tidak hanya berhak mengetahui siapa yang berada di urutan pertama.
Masyarakat juga berhak mengetahui mengapa peserta itu berada di sana, bagaimana prosesnya diuji, dan apakah persyaratan yang tertulis di atas kertas benar-benar siap dijalankan di lapangan.
Bagi program JAMAAH, pertanyaan itu menjadi penting.
Sebab integritas sebuah program pembangunan tidak hanya diuji ketika jalan selesai dan difoto untuk laporan.
Integritas justru diuji sebelum pekerjaan dimulai—ketika pemerintah menentukan siapa yang berhak mengerjakan dan memastikan bahwa penyedia tersebut benar-benar mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Editor: Tim Perdetiknews
Tinggalkan Balasan