“Kegiatan sosialisasi dari Bank Bahteramas hari ini memberikan wawasan yang sangat jelas mengenai solusi finansial bagi seluruh civitas hospitalia. Program kredit yang ditawarkan sangat kompetitif dan prosesnya pun terlihat transparan. Saya sangat mengapresiasi kemitraan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan staf di RSUD Bahteramas melalui manajemen keuangan yang tepat,” ujar dr. Sukirman dalam pernyataan yang dibacakan Wadir Perencanaan.
Direktur Utama BPR Bahteramas Bombana, Yusrianti Mansur, menegaskan bahwa edukasi keuangan merupakan tanggung jawab moral BPR sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Menurutnya, literasi ini sangat krusial mengingat jeratan pinjol saat ini tidak lagi memandang latar belakang profesi, bahkan telah masuk ke lingkungan pegawai profesional.

“Di tengah maraknya kasus pinjol yang menjerat banyak pihak di semua kalangan, edukasi ini menjadi benteng pertahanan. Kami ingin masyarakat memahami risiko besar di balik kemudahan semu yang ditawarkan pinjol ilegal. Kami hadir memberikan solusi perbankan yang resmi, diawasi OJK, dan jauh lebih aman,” tegas Yusrianti.
- Ketua Serikat Buruh Kolaka Berty Layuk Bongkar K3 IPIP Pomalaa, Dugaan Pemotongan Upah untuk APD Disorot
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- Yusran Akbar: Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Konawe
Dalam pemaparannya, Yusrianti mengupas tuntas tiga produk unggulan BPR Bahteramas Bombana, yakni Tabungan yang aman dengan jaminan LPS, Deposito dengan suku bunga kompetitif untuk investasi jangka panjang, serta layanan Kredit yang mudah dan cepat. Produk-produk tersebut diposisikan sebagai alternatif utama bagi masyarakat agar tidak terjebak pada skema pinjaman tidak resmi yang merugikan.
Melalui kegiatan ini, BPR Bahteramas Bombana berharap para pegawai RSUD Bahteramas dapat mengelola keuangan secara lebih disiplin dan bijak. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem finansial yang sehat di lingkungan instansi pemerintah serta memperluas inklusi keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara. (red)



Tinggalkan Balasan