BUTON — Semangat hilirisasi yang digadang-gadang menjadi motor pemerataan ekonomi nasional kini memicu polemik tajam di Sulawesi Tenggara. Langkah Badan Pengelola Investasi Danantara yang menempatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” di Karawang, Jawa Barat, dinilai sebagai langkah mundur yang mencederai keadilan bagi daerah penghasil.
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si., secara terbuka melayangkan protes keras melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya mematikan potensi lokal, tetapi juga menjauhkan nilai tambah ekonomi dari masyarakat yang sehari-hari berhadapan dengan dampak aktivitas pertambangan.
“Menempatkan pabrik di Karawang berarti menjadikan Buton kembali hanya sebagai penonton yang dikeruk kekayaan alamnya, sementara pajak (PAD) dan lapangan kerja dinikmati daerah lain,” tegas Basiran dalam surat tertulisnya.
- Perkuat Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi Sultra Siapkan 1.035 Bendahara Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi
- Rusmin Abdul Gani Dorong Penertiban Satgas PKH Berjalan Seiring Perlindungan Ekonomi Masyarakat Sultra
- PT ANI, PT AMI hingga PT AMID Masuk Penyidikan, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Nikel Sultra
Pemerintah sebelumnya beralasan bahwa penempatan industri di Karawang bertujuan untuk mendekatkan produk dengan pasar utama dan infrastruktur tol di Pulau Jawa. Namun, argumen ini dibantah oleh Basiran yang menilai kebutuhan aspal nasional justru tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Posisi Pulau Buton dinilai sangat strategis secara nasional untuk mendistribusikan aspal ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Membawa bahan baku mentah dari Buton ke Jawa Barat hanya untuk dikirim kembali ke timur dianggap sebagai inefisiensi nyata yang membebani biaya logistik nasional.
Tinggalkan Balasan