SULAWESI TENGGARA,– Sebuah tanda tanya besar menggantung di balik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dugaan kejanggalan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang seharusnya menjadi dasar pelaporan ke aparat hukum, kini justru mandek tanpa kejelasan.

Temuan krusial ini mencuat dari LHP BPK Nomor: 13/LHP/XVII/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024.

Dalam laporan tersebut, BPK RI melalui Auditorat Keuangan Negara IV secara spesifik mengidentifikasi adanya indikasi persekongkolan dalam lelang Blok Lapao-Pao serta proses perizinan IUP PT. CNI yang tidak sesuai ketentuan. LHP ini bahkan secara eksplisit menyatakan niat BPK untuk melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Namun, hingga Jumat, 20 Juni 2025, janji pelaporan itu belum juga terealisasi. Situasi ini memicu sorotan tajam dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara.