Jakarta, – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tenggara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengambil alih atau melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara tahun anggaran 2020-2021. Desakan ini disampaikan langsung oleh AMPUH Sultra dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8/25).
Menurut Direktur AMPUH Sultra, Hendro Nilopo, desakan supervisi ini muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal. Ia menilai ada ketidakadilan dalam penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kolaka. Hendro secara tegas menyoroti absennya keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam proses hukum, padahal ia menduga peran bupati sangat sentral.
“Ini yang membuat kami skeptis. Bupati Kolaka Utara sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah bupati tidak tahu apa-apa,” ujar Hendro kepada awak media.
Lebih lanjut, Hendro menjelaskan bahwa peran bupati sangat kentara, mulai dari dugaan keterlibatan keluarganya sebagai kontraktor hingga proses peminjaman dana sebesar Rp100 miliar ke Bank Sultra. Atas dasar itu, AMPUH Sultra mendesak KPK untuk segera melakukan supervisi guna mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan.
“Kami yakin dan percaya, jika KPK RI yang menangani kasus korupsi pembangunan bandara Kolaka Utara, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal keterlibatan Bupati Kolaka Utara dalam kasus tersebut,” tegasnya.
Senada dengan Hendro, koordinator aksi Tomi Dermawan juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kasus korupsi ini akan terasa timpang jika Bupati Kolaka Utara lolos dari jerat hukum. Ia membandingkan kasus ini dengan kasus korupsi yang baru-baru ini diungkap KPK, di mana Bupati Kolaka Timur terlibat dalam kasus pembangunan RSUD Kolaka Timur.
“Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama yaitu sama-sama minta tambahan anggaran,” jelas Tomi.
Pihak AMPUH Sultra berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Bupati Kolaka Utara harus segera diperiksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” tutup Tomi. (red)
Tinggalkan Balasan