KENDARI, perdetiknews.com – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini mengalihkan fokus utama untuk memburu Beneficial Owner (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya di balik skandal megakorupsi pertambangan nikel PT Alam Mitra Indah Anugerah (AMIN) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Langkah agresif ini diambil sebagai bagian dari strategi totalitas untuk memulihkan kerugian keuangan negara senilai ratusan miliar rupiah yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tanpa izin tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Dr. Sugeng Rianta, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan berhenti pada jajaran pengurus korporasi atau nama-nama yang sekadar tercantum di dalam dokumen legalitas perusahaan.

“Kami akan kejar tokoh dibalik kasus ini, BO pemilik manfaat dari kasus ini,” tegas Sugeng Rianta kepada awak media. Sugeng mensinyalir kuat adanya draf keterlibatan aktor intelektual kakap yang mengendalikan operasional dari balik layar dan meraup keuntungan besar dari hasil penambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan draf penyidikan, modus operasional yang dijalankan dalam perkara ini adalah praktik penyalahgunaan dokumen hukum atau yang populer dikenal di dunia pertambangan sebagai praktik ‘dokumen terbang’ (dokter). Dalam kasus ini, kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT AMIN diduga kuat digunakan secara melawan hukum untuk menjual bijih (ore) nikel yang dikeruk dari lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Citra Mulia (PCM) di Kolut.

Lahan eks IUP PT CPM tersebut sejatinya telah dicabut izinnya sehingga status aset tanahnya telah kembali menjadi milik negara. Kejaksaan mencatat, terdapat sekitar 481.000 metrik ton (mt) bijih nikel ilegal yang berhasil diangkut dan dijual menggunakan tameng dokumen RKAB legal milik PT AMIN.