KENDARI – Kasus dugaan penyerobotan lahan yang menyeret nama pengembang PT Swarna Dwipa Property (SDP) mulai memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara kini resmi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari pemilik lahan yang mengaku haknya dilanggar.
Perkara tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan tanah, tetapi juga dugaan penggunaan lahan tanpa persetujuan pemilik, termasuk pemasangan tiang listrik dan aktivitas proyek yang dipersoalkan.
Pelapor, Busi, mengaku memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04365. Ia menduga sebagian lahannya dimanfaatkan tanpa izin, sehingga memilih membawa persoalan itu ke jalur hukum.
“Kami memilih menempuh jalur hukum agar semuanya menjadi terang. Kami ingin ada kepastian hukum atas tanah yang kami miliki,” ujar Busi.
Menurut Busi, proses hukum merupakan langkah terbaik agar status kepemilikan tanah dapat diuji secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga membantah tudingan yang sebelumnya menyebut dirinya sebagai mafia tanah maupun pihak yang melakukan penyerobotan.
Tinggalkan Balasan