“Infrastruktur konektivitas BAKTI wajib diiringi intervensi hilir melalui sinergi pendampingan digital bersama Pemda. Hal ini mencakup pelatihan literasi digital di wilayah 3T dan kepulauan, serta integrasi akses internet dengan pemberdayaan ekonomi lokal seperti digitalisasi koperasi nelayan dan UMKM pesisir untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” kata Dave.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menilai ekosistem digital Jawa Timur memerlukan intervensi afirmatif untuk mengatasi kesenjangan bandwidth dan memperkuat keamanan siber publik. Penguatan keamanan siber, kata dia, perlu dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan pendekatan zero-trust architecture.
Selain itu, Dave mendorong peningkatan efisiensi operasional BAKTI di wilayah kepulauan melalui pengetatan service level agreement (SLA) dan evaluasi secara real-time. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya logistik.
Dave menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup diukur dari tersedianya akses internet. Pengukurannya perlu diarahkan pada dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.
“Fokus pembangunan infrastruktur harus bertransformasi menjadi katalisator ekonomi lokal yang diukur melalui KPI peningkatan produktivitas riil masyarakat,” ujarnya.
Pelaksana tugas Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Sudarmanto menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur digital merupakan bagian penting untuk memperkuat konektivitas nasional dan mempercepat pemerataan transformasi digital. Menurut dia, pengembangan infrastruktur dan layanan digital perlu terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Setiap masukan dari Komisi I ini kami catat untuk menjadi basis penguatan konektivitas nasional dan percepatan pemerataan transformasi,” kata Sudarmanto.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan