SURABAYA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur agar tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan itu terutama ditujukan bagi wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Dave saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Dave menyoroti kesenjangan digital antara kawasan perkotaan, seperti Surabaya dan wilayah Gerbangkertosusila, dengan sejumlah daerah kepulauan dan 3T, termasuk Bawean, Madura, dan Masalembu. Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek, yang mencakup Gresik, Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, serta Lamongan.
Menurut Dave, tingkat adopsi internet di wilayah perkotaan telah melampaui 90 persen dengan dukungan jaringan serat optik. Sementara itu, sejumlah wilayah kepulauan masih bergantung pada satelit dan base transceiver station (BTS) konvensional yang rentan terdampak cuaca ekstrem.
Karena itu, ia menilai pembangunan konektivitas perlu diikuti intervensi di sisi hilir melalui kerja sama BAKTI Kemenkomdigi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Intervensi tersebut mencakup pelatihan literasi digital di wilayah kepulauan dan 3T serta integrasi akses internet dengan pemberdayaan ekonomi lokal, seperti digitalisasi koperasi nelayan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pesisir.
“Infrastruktur konektivitas BAKTI wajib diiringi intervensi hilir melalui sinergi pendampingan digital bersama Pemda. Hal ini mencakup pelatihan literasi digital di wilayah 3T dan kepulauan, serta integrasi akses internet dengan pemberdayaan ekonomi lokal seperti digitalisasi koperasi nelayan dan UMKM pesisir untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” kata Dave.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menilai ekosistem digital Jawa Timur memerlukan intervensi afirmatif untuk mengatasi kesenjangan bandwidth dan memperkuat keamanan siber publik. Penguatan keamanan siber, kata dia, perlu dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan pendekatan zero-trust architecture.
Selain itu, Dave mendorong peningkatan efisiensi operasional BAKTI di wilayah kepulauan melalui pengetatan service level agreement (SLA) dan evaluasi secara real-time. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya logistik.
Dave menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup diukur dari tersedianya akses internet. Pengukurannya perlu diarahkan pada dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.
“Fokus pembangunan infrastruktur harus bertransformasi menjadi katalisator ekonomi lokal yang diukur melalui KPI peningkatan produktivitas riil masyarakat,” ujarnya.
Pelaksana tugas Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Sudarmanto menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur digital merupakan bagian penting untuk memperkuat konektivitas nasional dan mempercepat pemerataan transformasi digital. Menurut dia, pengembangan infrastruktur dan layanan digital perlu terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Setiap masukan dari Komisi I ini kami catat untuk menjadi basis penguatan konektivitas nasional dan percepatan pemerataan transformasi,” kata Sudarmanto.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan