“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” tegas Fatoni.

Sebagai tuan rumah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyambut baik jalannya evaluasi ini. Pemprov Sultra menyatakan konsistensinya dalam mengawal jaminan keselamatan kerja dan berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat segera diterapkan oleh masing-masing daerah.

Senada dengan hal itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara, Luky Julianto, menyatakan kesiapan tingkat cabang untuk bergerak memanfaatkan momentum monev ini demi mengakselerasi perlindungan pekerja di Bumi Anoa.

“Universal Coverage Jamsostek bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja,” pungkas Luky.

Di sela-sela kegiatan, penghargaan pencapaian Universal Coverage Jamsostek zona Sulawesi tahun 2025 turut diberikan. Provinsi Gorontalo sukses menyabet Terbaik 1, disusul Provinsi Sulawesi Utara sebagai Terbaik 2, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik 3.

Selain itu, Kota Makassar meraih penghargaan dengan kategori pertumbuhan kepesertaan tertinggi sekaligus pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis JHT. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara atas penerbitan peraturan daerah terkait perlindungan jamsostek.

Melalui evaluasi total ini, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan dapat semakin solid dalam memperkuat implementasi penganggaran demi tercapainya Universal Coverage Jamsostek secara optimal.

(mna)

9 / 100 Skor SEO