Bombana – Tim gabungan lintas instansi yang dipimpin oleh Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan indikasi pelanggaran serius di sektor hilir pertambangan saat menggelar kunjungan kerja (kunker) pengawasan lapangan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Proyek pengembangan pelabuhan khusus atau jeti berskala besar yang diduga kuat milik PT Trias ditemukan berjalan tanpa kelengkapan dokumen perizinan resmi, serta nekat menimbun kawasan mangrove dan situs makam adat masyarakat Suku Bajo.
Temuan krusial tersebut langsung memicu reaksi keras dari kedewanan di lapangan. Komisi III DPRD Sultra menegaskan tidak akan menoleransi dalih klasik korporasi yang kerap menggunakan alasan “sementara mengurus izin” saat kedapatan melakukan aktivitas ilegal di lapangan.
“Kami melihat langsung pengembangan jeti itu sudah sungguh sangat besar. Dari sisi lingkungan, pihak DLH menyatakan ini diduga tidak memiliki apa-apa. Kami akan segera melakukan cross-check menyeluruh,” tegas H. Suwandi Andi,saat memimpin peninjauan di area pantai pesisir Kabaena.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana mengindikasikan bahwa proyek reklamasi jeti baru yang diduga milik PT Trias ini sama sekali belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun izin pengembangan operasional.
Tinggalkan Balasan