Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan sentilan keras terhadap kebijakan rekrutmen pegawai di masa lalu. Akibat kebijakan yang dinilai kurang memperhitungkan kemampuan fiskal tersebut, postur APBD Sultra kini terbebani belanja pegawai dan tunjangan yang menembus angka Rp 3 triliun.
Andi Sumangerukka mengungkapkan, pembengkakan ini terjadi lantaran jatah rekrutmen pegawai di masa lalu melonjak tajam dari kuota yang seharusnya. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran.
“Saya masuk di sini penerimaan pegawai, harusnya, harusnya 730 berapa? 738. Diterima 2.000 lebih. Coba. Yang menerima ini berpikir tidak bahwa suatu saat nanti akan ada yang kayak gini? Berpikir tidak? Tidak, kan?” ujar Andi Sumangerukka saat memberikan amanat dalam Apel Gabungan di Halaman Apel Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (29/6/2026).
Gubernur yang akrab disapa ASR ini membeberkan, postur anggaran daerah kini terkuras habis hanya untuk membiayai belanja aparatur. Dari total anggaran yang dikelola, porsi untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai memakan tempat yang sangat besar.
“Dari awal kita terima Rp 5 triliun sekian, sekarang tinggal Rp 4 triliun sekian, mungkin nanti tinggal Rp 3 triliun sekian. Gaji pegawai itu Rp 1,7 triliun itu. Gaji pegawai. Terus dipotong dengan tunjangan-tunjangannya Rp 1,3 triliun. Coba. Bagaimana mau sih?” cetusnya di hadapan para peserta apel.
Situasi ini kian pelik mengingat adanya tantangan makroekonomi secara global yang ikut berimbas ke daerah. Andi Sumangerukka mengingatkan jajarannya bahwa Pemprov Sultra harus bersiap menghadapi potensi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita tidak tahu ini, perang belum selesai, pertikaian belum selesai, ekonomi masih naik turun, dan ini akan berpengaruh. Kalau itu global, ini akan berpengaruh. Mungkin dana transfer kita akan dipotong 10 persen, mungkin. Saya dengar katanya Rp 69,3 triliun,” tuturnya.
Melihat keterbatasan fiskal tersebut, mantan Pangdam XIV/Hasanuddin ini menegaskan bahwa Pemprov Sultra tidak bisa lagi bersantai dan terus bergantung pada dana transfer pusat. Langkah-langkah efisiensi ketat, termasuk pemberlakuan efisiensi anggaran jilid dua, kini tengah disiapkan guna menjaga kemandirian ekonomi daerah.
“Kita sama-sama harus menyelesaikan ini. Apa cara kita untuk bisa menyelesaikan, keluar dari itu? Keterbatasan kita selama ini tergantung dari dana transfer. Kita harus keluar dari dana transfer. Kalau tidak, ya sudah. Gaji kita nanti akan berpengaruh, apalagi tunjangan,” pungkasnya memberikan peringatan. (red)
Tinggalkan Balasan