KENDARI, Perdetiknews.com — Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini memasuki babak baru.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra mulai membidik dokumen Laporan Hasil Verifikasi (LHV) milik lembaga surveyor PT Carsurin yang terkait dengan aktivitas pengapalan ore nikel PT Alam Mitra Indah Nugraha (PT AMIN).

Langkah ini dinilai menjadi salah satu pintu masuk krusial bagi penyidik untuk mengurai rantai distribusi komoditas tambang ilegal yang diduga dipasarkan menggunakan fasilitas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT AMIN sepanjang periode 2019–2023.

Sorotan terhadap peran lembaga surveyor ini kian menguat setelah sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Hukum (KAH) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Kamis (2/6/2026).

Dalam aksi tersebut, KAH Sultra mendesak penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) memperluas penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT AMIN dengan memeriksa seorang oknum jajaran PT Carsurin Tbk berinisial R.