JAKARTA, Perdetiknews.com — Sebuah fakta mengejutkan mengenai nasib Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akhirnya terungkap ke publik. Instansi vital penegak hukum dan penerimaan negara tersebut rupanya hampir dibubarkan oleh Presiden dalam sebuah Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet akibat rentetan kasus penyelewengan yang tak kunjung usai.
Rencana rahasia tersebut dibongkar langsung oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewo, saat berbicara blak-blakan dalam tayangan podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (2/7/2026).
Purbaya mengungkapkan, kekesalan kepala negara memuncak setelah evaluasi mendalam menunjukkan fungsi pengawasan Bea Cukai kerap kebobolan. Opsi ekstrem pun sempat diputuskan di tingkat atas: membubarkan total institusi tersebut dan mengalihkan seluruh tugasnya kepada pihak swasta asing.
“Bea Cukai itu sudah diputuskan dibubarkan di rapat terbatas. Malah sudah diputuskan (akan) diganti sama SGS (Société Générale de Surveillance), perusahaan surveyor dari luar. Jadi sistemnya di-outsource semua, kita tinggal terima duit,” ungkap Purbaya secara blak-blakan.
Melihat keputusan krusial yang dapat berdampak sistemik tersebut, Purbaya mengaku langsung mengambil langkah cepat. Di depan Presiden, ia meminta kesempatan terakhir untuk membenahi internal Bea Cukai secara total dari dalam.
Ia menyadari, jika pembubaran tersebut dieksekusi, ada belasan ribu aparatur negara beserta keluarganya yang akan menanggung konsekuensi fatal.
“Saya ngerayu Presiden sedikit. Pak, biar saya beresin dulu setahun. Kalau itu terjadi (dibubarkan), hilang semua itu 16.000 pegawai. Kalau dikali empat anggota keluarga, ada 64.000 orang yang susah. Kalau itu terjadi, sebagai pemimpin saya juga gagal di situ,” jelas Menkeu.
Kesepakatan pun diambil. Purbaya diberikan tenggat waktu ketat hingga September 2026 untuk melakukan pembersihan radikal.
Pasca-Ratas tersebut, Menkeu langsung mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan Bea Cukai untuk menyampaikan konfrensi darurat internal. Purbaya menegaskan bahwa langkah agresif yang ia lakukan belakangan ini bukan karena kebencian, melainkan taktik penyelamatan.
“Saya panggil semua pimpinannya. Saya bilang, saya justru menggebuk Anda ini supaya Anda bisa memperbaiki diri, supaya tidak dibubarkan! Baru setelah itu mereka agak baik sama saya. Tadinya mereka berburuk sangka, dikira saya mau bubarin,” kenangnya.
Dalam masa transisi dan pembenahan ini, Kemenkeu menerapkan kebijakan tanpa kompromi. Modus-modus lama seperti under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur), kongkalikong impor ilegal, hingga suap oknum pejabat di pelabuhan besar—termasuk Jakarta—kini dimonitor ketat secara real-time.
Tak main-main, Purbaya kini menggunakan kewenangannya untuk langsung “merumahkan” (non-job) atau mengotakkan pejabat yang terindikasi nakal, tanpa perlu melewati birokrasi mutasi yang berbelit.
“Bea Cukai sudah saya obrak-abrik, eselonnya saya ganti semua, yang (bermasalah) saya pindahin ke daerah atau saya rumahkan. Kalau ngacau, rumahkan aja. Biar orang lihat saya tidak main-main. Sampai September ini saya akan masuk lagi ke sana untuk mengobrak-abrik semuanya,” pungkas Purbaya.
Pemerintah juga menegaskan telah membuka pintu intervensi selebar-lebar bagi lembaga penegak hukum eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, untuk menyikat habis oknum kuat di belakang lingkaran mafia pelabuhan jika bukti hukum telah terpenuhi.
Tinggalkan Balasan