KENDARI – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk menjalankan regulasi dalam pengelolaan kawasan Eks-MTQ Kendari. Langkah ini diambil guna menciptakan tata kelola yang profesional dan transparan, terutama bagi para pelaku UMKM yang akan berpartisipasi dalam kegiatan di kawasan tersebut.
Direktur Utama Perumda Sultra, Akhmad Rizal, menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil, termasuk mengenai iuran pemanfaatan lahan, didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-62 Provinsi Sultra di Gedung DPRD Sultra, Kamis (23/4/2026).
- Prof Gema Goeyardi Ungkap Dugaan Dana Makar Rp50 Triliun di Balik Penyadapan Presiden Prabowo
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- PT ANI, PT AMI hingga PT AMID Masuk Penyidikan, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Nikel Sultra
“Artinya begini, ini kan aturan Perda, tetap kita akan ikuti regulasi yang ada. Perumda bertanggung jawab mengelola dana tersebut untuk dikembalikan lagi dalam bentuk fasilitas dan pelayanan kepada pedagang,” tegas Rizal.
Untuk menepis isu miring terkait besaran iuran, Rizal secara terbuka merincikan beban biaya operasional bulanan yang harus ditanggung pengelola untuk luas kawasan MTQ.
Tinggalkan Balasan