KENDARI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat performa impresif dengan membukukan realisasi investasi sebesar Rp13.105.624.852.016,00 (Rp13,1 Triliun) pada Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2026.
Capaian ini membuat Sultra berhasil mengamankan 36,18 persen dari total target investasi tahunan daerah yang dipatok sebesar Rp36.220.000.000.000,00.
Pertumbuhan investasi di Bumi Anoa melonjak tajam hingga 194 persen secara Year-on-Year (YoY) dan mencatat pertumbuhan Quarter-on-Quarter (QoQ) sebesar 94,4 persen.
Kepala Dinas PMPTSP Sultra, Muhammad Nur Jaya, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa lompatan besar di awal tahun ini dipicu oleh tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Langkah ini sejalan dengan atensi Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang terus menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan regulasi, dan kemudahan birokrasi demi menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Pada Triwulan I ini, jumlah proyek yang aktif melaporkan LKPM mencapai 3.138 proyek, naik sebesar 40,2 persen secara YoY dan 23,8 persen secara QoQ,” ujar Nur Jaya saat ditemui di ruang kerjanya.
Data resmi DPMPTSP Sultra menunjukkan Penanaman Modal Asing (PMA) masih menjadi penggerak utama roda perekonomian dengan kontribusi sebesar 63,63 persen atau setara Rp8.338.078.891.332,00. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang 36,37 persen atau setara Rp4.767.545.960.684,00.
Masuknya arus modal ini berdampak nyata pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 4.437 orang di triwulan pertama. Searah dengan visi besar Gubernur Andi Sumangerukka yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja lokal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendominasi secara mutlak dengan porsi 4.181 orang (94,23 persen).
Hilirisasi komoditas tambang dan industri berat tetap menjadi tulang punggung utama ekonomi Sultra. Sektor Industri Logam Dasar memimpin dengan realisasi Rp7,92 Triliun, disusul Pertambangan senilai Rp2,72 Triliun.
Tiga sektor lainnya yang masuk dalam lima besar adalah Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp733 Miliar); Perdagangan dan Reparasi (Rp685 Miliar); serta Listrik, Gas, dan Air (Rp614 Miliar).
Akselerasi investasi ini juga terpantau pada 9 Kawasan Industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Nomor 16 Tahun 2025.
Beberapa proyek besar berstatus patuh melapor di antaranya Kawasan Industri Konawe (PT VDNI – status Produksi), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Kolaka (status Konstruksi), serta megaproyek smelter terintegrasi PT Kolaka Nikel Indonesia dan PT Vale Indonesia Blok Pomalaa.
Namun, demi menegakkan disiplin tata kelola investasi yang menjadi atensi utama pimpinan daerah, DPMPTSP tetap bertindak tegas. Nur Jaya membenarkan bahwa PT Kolaka Resources Industrial Park tercatat “Tidak Lapor” LKPM pada Triwulan I ini dan telah diberikan teguran keras.
“Semua perusahaan yang belum melapor sudah kami beri teguran keras. Karena status mereka merupakan PSN yang perizinannya diterbitkan pusat, kewenangan kami terbatas pada ranah pembinaan dan teguran,” tambahnya.
Secara geografis, investasi saat ini masih terpusat di wilayah daratan yang kaya nikel. Kabupaten Kolaka menjadi pusat investasi terbesar dengan Rp8,68 Triliun, diikuti Kabupaten Konawe Utara (Rp2,39 Triliun), dan Kabupaten Konawe (Rp1,22 Triliun).
Sementara Kota Kendari mengemas Rp353 Miliar dan Konawe Selatan Rp178 Miliar. Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Muna Barat, Buton Utara, dan Buton Selatan masih minim dengan realisasi di kisaran Rp5 Miliar.
Menyikapi ketimpangan daratan dan kepulauan ini, Nur Jaya menjelaskan bahwa langkah strategis DPMPTSP ke depan dirancang searah dengan komitmen Gubernur Andi Sumangerukka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan di seluruh pelosok Sultra.
Pemerintah daerah terus mendorong promosi keunggulan komparatif wilayah kepulauan, seperti sektor perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan serta aspal, agar mendapatkan porsi investasi yang seimbang.
Di bagian akhir, sejalan dengan visi masa depan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi jangka panjang, Nur Jaya mengingatkan tantangan Sultra untuk mengurangi ketergantungan pada sektor industri logam nikel yang saat ini menguasai hampir 80 persen realisasi.
Mengingat nikel adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang rentan fluktuasi global, investasi hijau di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) kini menjadi prioritas masa depan daerah.
“Sultra memiliki potensi masa depan yang sangat besar untuk mengembangkan kelistrikan berbasis tenaga surya, angin, hingga tenaga gelombang. Kami berharap ke depan ada optimalisasi pergerakan pelaku usaha di sektor non-tambang ini agar pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan garis kebijakan Bapak Gubernur,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan