JAKARTA – Dugaan praktik mafia tambang di Sulawesi Tenggara kembali memanas. Kali ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI didesak untuk bertindak tegas mengusut dugaan perampokan sistematis kekayaan alam yang menyeret nama PT Dharma Bumi Kolaka (DBK).
Modus “dokumen terbang” yang diduga dilakukan perusahaan tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara secara masif.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Korps Adhyaksa, Rabu (17/12/2025), Konsorsium Aktivis Kajian Hukum Indonesia membeberkan data yang mencengangkan. PT DBK mengantongi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 650.000 ton pada tahun 2022. Namun, angka fantastis tersebut diduga hanyalah “angka di atas kertas”.
“Hasil investigasi kami di lapangan menunjukkan fakta miris. Lokasi IUP perusahaan tersebut diduga nihil aktivitas produksi yang sesuai dengan kuota jumbo itu. Lalu dari mana 650 ribu ton nikel itu berasal? Ini adalah nikel siluman yang diduga diambil secara ilegal dari luar koordinat resmi lalu dilegalkan menggunakan dokumen PT DBK,” tegas Nabil Dean, penanggung jawab aksi.
Massa mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera memerintahkan jajaran Jampidsus melakukan penyidikan menyeluruh. Aktivis meminta agar direksi PT DBK segera dipanggil dan diperiksa terkait asal-usul bijih nikel yang mereka jual selama tahun 2022.
Tinggalkan Balasan