JAKARTA, perdetiknews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melayangkan kritik keras dan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia terkait maraknya praktik perekrutan tenaga honorer baru yang tidak selektif. Tito membongkar bahwa salah satu pemicu utama membengkaknya postur Belanja Pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya fenomena akomodasi politik berkedok tenaga honorer titipan.
Mantan Kapolri ini menyebut banyak daerah yang merekrut tenaga honorer tanpa didasari oleh kompetensi atau keterampilan administrasi yang jelas, melainkan sekadar sebagai ajang balas budi kepada mantan tim sukses (timses) pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Praktik nepotisme ini dinilai menjadi bom waktu yang merusak tatanan birokrasi serta membebani keuangan negara dan kepala daerah pada periode berikutnya.
“Mohon maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka menuntut diangkat menjadi PPPK atau PNS. Setelah itu, beban APBD jadi sangat berat!” semprot Mendagri Tito Karnavian usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Tito mengingatkan kembali bahwa regulasi dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah membatasi porsi belanja pegawai maksimal berada di angka 30 persen dari total APBD. Faktanya, saat ini ratusan daerah justru mengalami tekanan fiskal berat dan “megap-megap” karena anggaran pembangunan habis terkuras hanya untuk membayar gaji pegawai.
Tinggalkan Balasan