JAKARTA, perdetiknews.com – Peringatan keras datang dari pemerintah pusat terkait kondisi fiskal daerah yang kian mengkhawatirkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 39 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia saat ini dinyatakan tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini dipicu oleh porsi Belanja Pegawai yang membengkak hingga di atas 50 persen dari total APBD.
Menurut Mendagri Tito, puluhan daerah yang mengalami krisis keuangan tersebut mendesak untuk dibantu melalui skema penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka kalau mengandalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD,” ujar Mendagri Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Tito mencontohkan beberapa daerah tetangga di Pulau Sulawesi yang masuk dalam daftar kritis tersebut, antara lain Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen, Kabupaten Donggala sebesar 53,1 persen, dan Kabupaten Sigi yang menyentuh angka ekstrem 60 persen.
Guna menyeragamkan postur anggaran, pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menetapkan batas maksimal belanja pegawai adalah 30 persen dari total APBD. Aturan ini wajib diimplementasikan secara penuh oleh seluruh pemda mulai 5 Januari 2027. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya berada di atas batas aman 30 persen.
Tinggalkan Balasan