Kendari – Pengurus Kerukunan Masyarakat Indonesia Maluku (KMIM) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara terkait aksi oknum berinisial Yansen yang berulang kali mengklaim diri secara sepihak sebagai Ketua Kerukunan Masyarakat Maluku dan Maluku Utara di Sultra. Pihak KMIM menegaskan klaim tersebut ilegal dan melayangkan peringatan keras hingga ancaman jalur hukum.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan dan sesepuh KMIM Sultra dalam keterangan pers di Kendari. Pihak pengurus menyayangkan manuver oknum tersebut yang dinilai memanfaatkan nama besar kerukunan warga Maluku demi kepentingan pribadi dan momen politik.
Ketua/Tokoh Adat (Bapak Raja) KMIM Sultra, Arifin Teharahma, meluruskan sejarah pembentukan wadah kerukunan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kerukunan Masyarakat Indonesia Maluku (KMIM) dibentuk sejak tahun 1980-an, saat wilayah Maluku dan Maluku Utara masih menyatu dalam satu provinsi.
“Kerukunan ini dibentuk tahun 80-an, saat Maluku masih satu provinsi. Karena itu namanya Kerukunan Masyarakat Indonesia Maluku (KMIM) yang menghimpun seluruh warga Maluku dan Maluku Utara di tanah rantau Sulawesi Tenggara,” ujar Arifin.
Ia menekankan bahwa kepengurusan yang sah dan berkedudukan resmi di Ibu Kota Provinsi (Kota Kendari) dipimpin oleh dirinya bersama jajaran pengurus yang telah disepakati para sesepuh dan warga Maluku.
Tinggalkan Balasan