KENDARI, – Pemerintah Kota Kendari menerima aspirasi warga dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari terkait berbagai persoalan di Perumahan Kota Praja, Jalan Bumi Praja Boulevard, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu.
Aspirasi tersebut diterima Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari, La Ode Abdul Manas Salihin, bersama Sekretaris Dinas Perumahan Kota Kendari Yusran dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Kendari Dasril di lobi Kantor Balai Kota Kendari, Senin (14/9/2026).
Dalam penyampaian aspirasi itu, warga dan mahasiswa meminta evaluasi pembangunan perumahan, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), perbaikan jalan rusak, penyediaan air bersih, pembangunan fasilitas masjid, serta pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos).
Mereka juga meminta tindak lanjut atas persoalan sertifikat bagi warga yang telah melunasi pembayaran. Selain itu, massa meminta pihak pengembang memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami warga.
Asisten III Setda Kota Kendari La Ode Abdul Manas Salihin menyatakan pemerintah akan segera meninjau langsung kondisi Perumahan Kota Praja. Peninjauan itu akan dilakukan untuk melihat keluhan warga di lapangan dan menentukan tindak lanjut melalui dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga turut menyerahkan dokumen rencana pembenahan fasum dari pihak pengembang. Dokumen itu dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
Manas mengatakan dokumen tersebut akan diverifikasi untuk mencocokkan rencana pembenahan dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk mengidentifikasi fasilitas yang masih belum terpenuhi.
Sekretaris Dinas Perumahan Kota Kendari Yusran menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap fasum-fasos di kawasan tersebut. Verifikasi mencakup kesesuaian antara dokumen yang tersedia dan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Kendari Dasril mengimbau masyarakat melaporkan tindakan yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk dugaan intimidasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Masyarakat dapat menghubungi layanan 112 yang disebut gratis. Laporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Reaksi Cepat Satpol PP.
Sumber: Kendari Kota — lihat sumber
Tinggalkan Balasan