KENDARI – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, termasuk peluang untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
Plt. Kepala BKD Sultra, Prof. Dr. Ir. Andi Khaeruni R., M.Si, mengatakan pemerintah daerah belum dapat memastikan mekanisme tersebut karena hingga kini belum ada aturan tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan.
“Yang P3K paruh waktu? Artinya, kalau ada formasi terbuka, itu kesempatan untuk mengisi. Tapi kan harus ada prosedur yang berlaku. Ada prosedur yang harus dilalui,” kata Andi Khaeruni.
Ia menjelaskan, sejumlah informasi mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi CPNS masih sebatas wacana yang berkembang di tingkat pemerintah pusat.
Karena itu, BKD Sultra memilih menunggu regulasi resmi sebelum memberikan kepastian kepada para PPPK.
Tinggalkan Balasan