“Kalau sekarang misalnya ada suatu paket yang dikerjakan OPD, ada korupsinya, kami tindak OPD-nya. Eh, ternyata yang mengerjakan anggota dewan A namanya. Loh, bingung juga saya gimana ceritanya jadi begitu,” sindirnya.
Menurut Edi, jika dewan ingin membantu konstituennya di daerah pemilihan (dapil), cukup dengan memastikan anggaran terserap untuk kepentingan rakyat. Terkait kepentingan politik untuk dikenal masyarakat, KPK menawarkan solusi yang lebih elegan tanpa harus melanggar hukum.
“Yang mengerjakan benar-benar harus OPD, jangan sampai ada campur tangan anggota dewan. Tapi pada saat peresmian, silakan anggota dewan yang hadir. Bagi-bagilah, biar beliau-beliau kelihatan di masyarakat,” tambah Edi.
- Ketua Serikat Buruh Kolaka Berty Layuk Bongkar K3 IPIP Pomalaa, Dugaan Pemotongan Upah untuk APD Disorot
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- Yusran Akbar: Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Konawe
Ultimatum ini menjadi bagian dari upaya KPK memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Sultra yang saat ini masih berada di angka 51,09. KPK menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran 2026 dan meminta setiap penyimpangan dalam intervensi proyek segera dihentikan.
“Jangan diganggu pelaksanaannya. Biarkan birokrasi bekerja secara teknokratik. Jika ada penyimpangan di level eksekutif, itu urusan kami dengan mereka. Tapi kalau legislatif ikut masuk ke sana, itu sudah menjadi masalah yang benar-benar masalah,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan