KENDARI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk tidak melakukan intervensi terhadap kerja teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peringatan ini bertujuan untuk memutus rantai “politik transaksional” yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan di daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menegaskan bahwa peran legislator seharusnya berhenti pada fungsi penganggaran dan pengawasan, tanpa ikut campur dalam operasional pelaksanaan proyek.
“Pada saat pelaksanaan proyeknya, pada saat pelaksanaan kegiatannya, jangan diganggu-ganggu OPD-nya. Nanti biarkan kami yang menghukum OPD kalau ada korupsinya,” ujar Edi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung DPRD Sultra, Rabu, 6 Mei 2026.
Edi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena di mana anggota dewan ikut menentukan pemenang tender hingga mengatur teknis pekerjaan di lapangan. Praktik ini dinilai merusak sistem birokrasi dan membuat pejabat OPD kehilangan independensi karena berada di bawah tekanan politik.
KPK menemukan modus di mana oknum anggota dewan menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan OPD guna memastikan proyek jatuh ke tangan penyedia tertentu. Dampaknya, kualitas pekerjaan sering kali dikorbankan demi memenuhi komitmen kickback yang telah disepakati.
Tinggalkan Balasan