Politikus Fraksi PKS itu juga menyambut komitmen BGN untuk mendorong pemanfaatan susu hewani. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberi manfaat bagi penerima MBG sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal.
Namun, Netty menegaskan keterlibatan peternak dan pelaku usaha lokal tetap harus memenuhi standar kualitas serta keamanan pangan. Keberpihakan kepada pelaku usaha lokal, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar mutu.
Netty berharap kebijakan baru itu menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi seluruh menu MBG, termasuk bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, pengolahan, dan distribusinya. Ia menekankan setiap rupiah anggaran MBG harus menghasilkan manfaat gizi bagi penerima program.
Berita ini disusun berdasarkan laporan E-Media DPR RI yang diterbitkan pada Sabtu, 12 September 2026.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan