JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara harus berangkat dari pemahaman yang kuat terhadap amanat konstitusi, terutama mengenai peran negara dalam perekonomian. Menurutnya, penataan aturan diperlukan agar pengelolaan kekayaan negara diarahkan bagi kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal itu disampaikan Misbakhun seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Negara bersama sejumlah ahli di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026), sebagaimana diberitakan E-Media DPR RI.
Misbakhun menyebut revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali sistem pengelolaan keuangan negara. Ia menilai pembahasan RUU tersebut tidak cukup hanya melihat aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan landasan filosofis dan konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara.
“Sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk undang-undang ini kita kembalikan kepada sebuah kepentingan yang murni nasionalisme dan kepentingan nasional kita, bukan lagi bersandar kepada kepentingan asing,” ujar Misbakhun.
Ia mengatakan Pasal 33 UUD 1945 perlu dijadikan pijakan untuk memaknai kembali penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam pengelolaan sumber daya alam, negara juga perlu mempertimbangkan keterbatasan dari sisi modal, teknologi, serta kemampuan pengolahan, dengan tetap memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan