Komisi VIII berharap Kemenhaj di seluruh Jawa Barat membangun kerja sama yang lebih kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi itu dinilai penting agar penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M lebih baik dibandingkan pelaksanaan pada 1447 H/2026 M.
Selain peningkatan layanan, Hetifah juga meminta Kemenhaj menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kondisi darurat yang berpotensi memengaruhi jemaah. Menurutnya, rencana penanganan harus disusun sejak awal agar penyelenggara memiliki respons yang jelas ketika menghadapi situasi di luar kondisi normal.
“Komisi VIII juga merekomendasikan kepada Kementerian Haji dan Umrah RI untuk mempersiapkan langkah mitigatif menghadapi kondisi darurat yang berdampak terhadap jemaah haji,” katanya.
Hetifah menyatakan Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak kepada jemaah. Ia berharap persiapan Kemenhaj bersama pemerintah daerah dapat memastikan jemaah menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan selamat pada 1448 H/2027 M.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan