Infrastruktur Drainase PT WIN Diklaim Berhasil Atasi Masalah Banjir Musiman di Torobulu

“Makanya kita pertanyakan, ada video yang katanya bawa banjir, nah itu tampangnya yang mana yang bawa banjir? Rumahnya warga mana? Sebenarnya itu kita cari tahu siapa itu yang video itu katanya, kalau bilang di sini dibawa banjir, dibawa arus. Karena kita kan warga di sini, kita sendiri kita tidak lihat,” tegas Asni yang sudah bermukim di sana selama hampir 10 tahun.

Hal senada diungkapkan oleh Hastin (29). Ia menyebut jika narasi dalam video viral tersebut nyata terjadi, warga ring satu dipastikan menjadi pihak pertama yang akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak manajemen PT WIN.

“Enggak kita lihat, enggak mungkin kalau kita lihat baru kita enggak minta pertanggungjawaban. Tapi ini kan kita enggak lihat (aman-aman saja),” kata Hastin.

Alih-alih merasa dirugikan oleh aktivitas korporasi, belasan KK di wilayah pembatasan lingkar tambang tersebut justru mengaku sangat terbantu secara ekonomi dan fasilitas dasar. Sebelum PT WIN beroperasi, warga kesulitan mendapatkan akses air bersih dan harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli air tandon.

“Tadi-tadinya kan di sini kita kesusahan air memang, paling kita beli. Selama kasihan ada perusahaan dan bikinkan kita sumur bor, tinggal kita colok,” beber Asni.

Selain fasilitas air bersih, para ibu rumah tangga di kawasan perlintasan armada tambang ini rutin menerima kompensasi bulanan berupa ‘uang debu’ atau uang kebersihan sebesar Rp 500 ribu per KK.

Perekonomian warga Dusun Dua ini kian ditopang lantaran mayoritas kepala keluarga atau para suami di wilayah 14 KK tersebut telah diserap menjadi tenaga kerja lokal dan melakoni mata pencaharian sebagai karyawan di PT WIN sejak periode 2017-2018 silam.

Warga setempat juga mencatat sejumlah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang konsisten disalurkan perusahaan, mulai dari pembagian paket sembako gratis pada momen hari besar keagamaan, penyediaan fasilitas ambulans desa gratis untuk pasien darurat dan melahirkan, hingga program khitanan massal bagi anak-anak setempat.

Sebelumnya, polemik mengenai aktivitas pertambangan ini sempat menarik perhatian Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri yang turun langsung meninjau lokasi bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Guna meredam dinamika dan melakukan pengecekan menyeluruh terkait aspek legalitas serta dampak sosial di lapangan, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni memutuskan untuk memberlakukan status quo sementara di titik yang dipermasalahkan oleh sebagian kelompok warga lainnya.

Pihak kepolisian pun meminta pemkab setempat segera memfasilitasi ruang mediasi agar iklim investasi dan ketenteraman masyarakat berjalan beriringan.

(Ikhsan/detik)