Melihat keterbatasan anggaran ini, ASR meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk lebih berhemat dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi prioritas agar kemandirian fiskal dapat ditingkatkan.
“Kalau hanya 35 persen kekuatan kita, jangan lagi melakukan pembangunan yang sifatnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena akan terjadi pemborosan. Ke depan, pembangunannya harus berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ASR secara eksplisit menyampaikan arahannya kepada Wakil Gubernur Sultra, Hugua, untuk tidak lagi menginstruksikan pembangunan monumen atau proyek-proyek mercusuar yang tidak memiliki urgensi bagi masyarakat maupun lingkungan.
“Saya yakin tidak akan melakukan itu (membangun monumen tidak penting, Red.), saya akan awasi, dan mohon maaf saya akan perketat keuangan dan tidak boleh ada pemborosan,” tandas ASR dengan nada serius.
Pernyataan tegas Gubernur ini disambut baik oleh para kepala daerah yang hadir. Diharapkan, Musrembang kali ini akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Fokus pada kebutuhan riil dan penguatan kemandirian fiskal menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Sultra yang berkelanjutan. (red)
Tinggalkan Balasan