Konawe Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan sentra pertanian utama penopang kebutuhan wilayah Sulawesi Tenggara.
Namun, tingginya biaya transportasi akibat rute melingkar kerap menggerus margin keuntungan para petani dan pedagang.
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menyampaikan bahwa keberadaan koridor darat ini membawa efisiensi yang sangat signifikan bagi masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani, pekebun, dan pedagang.
“Mobilitas masyarakat Konsel ini banyak yang menuju ke Makassar. Akses paling dekat adalah dari Tinanggea menuju Kolaka Timur. Selisih waktunya sangat besar. Dari Tinanggea ke Kendari makan waktu dua jam, sementara kalau koridor Konsel–Kolaka ini mulus, waktu tempuh bisa jauh lebih singkat. Logistik lebih murah, ongkos sewa kendaraan dan bahan bakar terpotong efisien,” tegas Bupati Konsel.
Berdasarkan data teknis Peta Kondisi Jalan Provinsi Sultra Wilayah Daratan dari Dinas
Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, koridor pemotong rute ini ditopang oleh lima ruas jalan utama:
Ruas Bts. Kab. Konsel – Lapoa (No. 42): Panjang ruas 26,20 km dengan tingkat kemantapan 22,90% (19,00 km rusak berat).
Ruas Poli-Polia – Bts. Kab. Konsel (No. 41): Panjang ruas 26,30 km dengan tingkat kemantapan 79,85%.
Ruas Poli Polia – Bts. Kab. Kolaka (No. 37): Panjang ruas 20,00 km yang mencatatkan kondisi rusak berat 100%.
Ruas Bts. Kab. Kolaka – Baula (No. 38): Panjang ruas 16,30 km dengan tingkat kemantapan 28,83% (11,20 km rusak berat).
Ruas Baula – Dawi-Dawi (No. 39): Panjang ruas 8,80 km dengan tingkat kemantapan prima mencapai 97,73%.
Pemerintah Provinsi Sultra mengomposisikan perbaikan koridor ini ke dalam rencana penanganan jalan tidak mantap daratan yang saat ini mencapai 36,99%.
Selain intervensi APBD Provinsi, Pemkab Konsel juga mendorong dukungan skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional untuk mempercepat penanganan jembatan dan ruas pendukung lainnya di kawasan koridor tersebut.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan