KENDARI – Sengketa lahan seluas sekitar 24 hektare di Tapak Kuda, Kelurahan Korumba, Kendari, semakin meruncing.
Konflik ini mempertarungkan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) warga dengan klaim Koperasi Perikanan/Perempangan Saonanto (Kopperson) yang didasarkan pada putusan lama dan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir.
Warga Tapak Kuda baru-baru ini melancarkan aksi pemblokiran Jalan Bypass Kendari sebagai bentuk penolakan terhadap rencana konstatering (pencocokan objek sengketa) yang dijadwalkan Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada Kamis, 30 Oktober 2025.
- Prof Gema Goeyardi Ungkap Dugaan Dana Makar Rp50 Triliun di Balik Penyadapan Presiden Prabowo
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- PT ANI, PT AMI hingga PT AMID Masuk Penyidikan, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Nikel Sultra
Konstatering yang dipicu oleh PN Kendari merujuk pada Surat Penetapan Nomor 48/Pen.Pdt/Constatering/1993/PN Kdi.
Namun, warga dan kuasa hukum berargumen bahwa putusan tersebut telah kehilangan objek hukum.
Tinggalkan Balasan