Kunjungan kerja tersebut bukan sekadar melihat pekerjaan konstruksi dari kejauhan. ASR datang bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemprov Sultra untuk melihat langsung kebutuhan pembangunan sekaligus memastikan pekerjaan yang telah dianggarkan benar-benar berjalan.
Dalam peninjauan proyek akhir tahun 2026 itu, ASR didampingi Kepala Bappeda Sultra Dr. Mustakim, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra Lenni Kartika Indah, S.T., M.M., Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Ir. Muhamad Said, serta Kepala BPKAD Sultra Umikun Latifah, S.K.M., M.Si.
Kehadiran jajaran teknis tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan jalan di Mata Oleo melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga pengawasan yang harus berjalan dalam satu kesatuan.
Rombongan gubernur disambut hangat masyarakat. Spanduk dan baliho ucapan selamat datang dari Pemerintah Kabupaten Bombana menghiasi lokasi kegiatan. Ratusan warga, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu setempat memadati tenda kegiatan untuk menyaksikan langsung kunjungan tersebut.
Di balik sambutan itu, tersimpan harapan yang sederhana tetapi sangat berarti bagi masyarakat: tidak lagi harus menghadapi perjalanan sulit ketika mengurus kebutuhan keluarga, membawa hasil pertanian, mengakses pendidikan, maupun mendapatkan pelayanan kesehatan.
Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. mengungkapkan, peningkatan jalan yang melintasi 11 desa di Kecamatan Mata Oleo merupakan jawaban atas penantian masyarakat selama kurang lebih dua dekade.
“Alhamdulillah, apa yang dilakukan Bapak Gubernur hari ini adalah wujud nyata yang sudah 20 tahun dinantikan masyarakat Mata Oleo. Dari seluruh kabupaten/kota di Sultra, Bapak Gubernur mengalokasikan anggaran jalan terbesar di Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.
Bagi ASR, pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses transportasi yang layak.
“Saya datang ke sini sekaligus mewujudkan janji saya. Kalau selama ini perjalanan warga terganggu oleh jalan bergelombang, hari ini kita selesaikan. Pemerintah hadir untuk memastikan mobilitas warga pesisir lancar dan setara,” tegas ASR.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pembangunan infrastruktur harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengejar angka realisasi anggaran.
Perhatian pemerintah provinsi terhadap ruas Kasipute–Lora–Bambaea diwujudkan melalui proyek peningkatan jalan dengan nilai kontrak Rp30.034.500.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut dipercayakan kepada PT Alfa Media Adijaya–Bangun Ekonomi Aurea melalui kerja sama operasi (KSO) sebagai kontraktor pelaksana.
Dengan masa pelaksanaan 80 hari kalender, proyek dimulai pada 12 Oktober dan dijadwalkan berakhir 30 Desember 2026.
Total panjang jalan yang ditangani mencapai 10 kilometer dan terbagi dalam tiga segmen utama.
Segmen pertama sepanjang 2,5 kilometer, mulai STA 12+000 hingga STA 14+500. Segmen kedua sepanjang 4,4 kilometer, mulai STA 15+300 hingga STA 19+700. Sementara segmen ketiga sepanjang 3,1 kilometer, mulai STA 29+000 hingga STA 32+000.
Pekerjaan ini tidak hanya berorientasi pada pelapisan aspal, tetapi juga memperkuat struktur dasar jalan agar mampu menopang beban kendaraan dan memberikan daya tahan konstruksi.
Berdasarkan dokumen teknis, pekerjaan mencakup Lapis Pondasi Agregat Kelas A sebanyak 10.386,72 meter kubik, lapis resap pengikat 51.933,60 liter, serta Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC ASB Butir) sebanyak 7.120,10 ton.
Selain itu, terdapat pekerjaan pasangan batu dengan mortar sebanyak 400 meter kubik, beton mutu Fc’ 15 MPa sebanyak 607 meter kubik, pasangan batu 200 meter kubik, serta marka jalan termoplastik seluas 519,34 meter persegi.
Besarnya volume pekerjaan tersebut membutuhkan kesiapan material, tenaga kerja, peralatan, serta pengawasan teknis yang konsisten.
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan proyek adalah distribusi material konstruksi. Kondisi akses darat di sekitar lokasi belum memungkinkan armada truk berbobot berat melintas secara optimal untuk mengangkut material dalam jumlah besar.
Untuk mengatasi kendala tersebut, kontraktor menerapkan strategi logistik dengan mendatangkan batu agregat menggunakan kapal tongkang laut dari Maramo.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan material agar pekerjaan tidak terhambat.
Namun, bagi Gubernur ASR, ketersediaan material dan percepatan pekerjaan harus tetap diikuti pengawasan kualitas. Jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat harus menghasilkan konstruksi yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, di hadapan warga dan mahasiswa yang hadir, ASR memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas SDA dan Bina Marga Sultra serta kontraktor pelaksana.
Ia meminta seluruh pekerjaan lapis agregat diselesaikan 100 persen pada akhir November 2026 sehingga Desember dapat difokuskan pada pengaspalan.
“Saya sudah instruksikan Kadis Bina Marga: akhir November ini seluruh lapis agregat harus tuntas 100 persen, sehingga bulan Desember tinggal fokus pengaspalan. Kalau tidak selesai, pejabat teknisnya harus bertanggung jawab! Nanti setelah diaspal, saya pasti akan turun cek lagi untuk memastikan jalannya berkualitas bagus, bukan sekadar jalan ‘jadi-jadian’,” kata ASR.
Instruksi tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui alokasi anggaran. Pemerintah juga harus memastikan pekerjaan selesai sesuai kontrak, memenuhi spesifikasi teknis, dan tidak mengorbankan kualitas.
ASR bahkan menyatakan akan kembali turun melakukan pengecekan setelah pengaspalan selesai.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menunggu jalan selesai dibangun, tetapi juga berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Pembangunan di kawasan pesisir Bombana tidak berhenti pada peningkatan akses transportasi.
Pemprov Sultra juga mengintegrasikan penanganan infrastruktur dengan program peningkatan kualitas permukiman masyarakat, khususnya warga pesisir yang membutuhkan hunian layak.
Pada 2026, pemerintah provinsi merehabilitasi 603 unit rumah tidak layak huni. Program tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1.500 unit pada tahun berikutnya.
Penanganan permukiman diarahkan melalui konsep kawasan terpadu, dengan dukungan sarana air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu, hingga fasilitas pendidikan.
Pendekatan ini penting karena persoalan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun jalan. Akses transportasi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan tempat tinggal yang layak dan pelayanan dasar.
ASR menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir harus memberikan manfaat secara menyeluruh bagi kehidupan masyarakat.
“Kita membangun dengan konsep kawasan terpadu. Jalurnya diperbaiki, rumahnya kita bedah, sanitasi dan air bersihnya diselesaikan. Dengan infrastruktur dan hunian yang layak, kesejahteraan petani dan nelayan kita di Bombana akan meningkat signifikan,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Mata Oleo, proyek Kasipute–Lora–Bambaea memiliki arti lebih dari sekadar pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer.
Di balik nilai kontrak Rp30 miliar, ada kebutuhan masyarakat yang telah lama menunggu perhatian pemerintah. Ada mobilitas warga yang perlu dipermudah, aktivitas ekonomi yang membutuhkan akses lebih baik, serta harapan agar wilayah pesisir tidak terus tertinggal dari kawasan lainnya.
Karena itu, tanggung jawab keberhasilan proyek ini tidak hanya berada di pundak pemerintah provinsi, tetapi juga kontraktor pelaksana, PT Alfa Media Adijaya–Bangun Ekonomi Aurea (KSO), yang harus memastikan pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
Dinas SDA dan Bina Marga Sultra juga memegang peran penting dalam mengawal mutu, volume, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
Perhatian Gubernur ASR kini berhadapan dengan pembuktian di lapangan. Target akhir November untuk penyelesaian lapis agregat dan tenggat kontrak 30 Desember 2026 menjadi tahapan penting yang harus dipenuhi.
Sebab, bagi warga Mata Oleo, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari berapa kali pejabat datang meninjau atau berapa besar anggaran yang dikucurkan.
Keberhasilan itu akan terasa ketika anak-anak lebih mudah menuju sekolah, petani dan nelayan lebih lancar membawa hasil produksi, warga lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, dan perjalanan antardesa tidak lagi menjadi persoalan.
Dua puluh tahun adalah waktu yang panjang untuk menunggu sebuah jalan layak. Kini, masyarakat Mata Oleo menaruh harapan agar pembangunan yang telah dimulai benar-benar tuntas, berkualitas, dan menjadi bukti hadirnya pelayanan pemerintah hingga ke wilayah pesisir Sulawesi Tenggara.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan