KENDARI – Jaringan Komunikasi Hukum Indonesia (JKHI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV pada Kamis (9/7).
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan krusial dan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh paket pekerjaan infrastruktur bernilai miliaran rupiah yang dibiayai oleh APBN di lingkungan BWS Sulawesi IV karena diduga bermasalah.
Penanggung jawab aksi, Enggi Saputra Indra, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dorongan nyata masyarakat agar pengawasan proyek infrastruktur negara diperketat.
Menurutnya, praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di sektor ini sangat merugikan masyarakat karena memicu proyek berkualitas rendah, mempercepat kerusakan fasilitas publik, serta berpotensi membahayakan keselamatan publik di daerah.
JKHI membeberkan sejumlah paket proyek strategis di bawah kendali BWS Sulawesi IV yang dinilai perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
Beberapa di antaranya meliputi proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walay Tahap II, Proyek Daerah Irigasi (D.I.) Trymulia Konawe, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga Proyek Pengamanan Pantai Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara yang menyedot anggaran negara.
Secara khusus, JKHI mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penggunaan material galian C ilegal pada Proyek Pengamanan Pantai Lasusua senilai Rp 19 miliar yang dikerjakan oleh PT Pinar Jaya Perkasa.
Korps Adhyaksa diminta melibatkan auditor berwenang guna menghitung potensi kerugian keuangan negara serta mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu demi asas equality before the law.
Aksi ini merupakan rentetan dari demonstrasi serupa yang digelar JKHI pada Senin (6/7) lalu di kantor BWS Sulawesi IV dan Kejati Sultra.
Pihak JKHI menegaskan bahwa desakan penyelidikan ini penting sebagai langkah preventif agar seluruh anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak BWS Sulawesi IV maupun kontraktor pelaksana guna mendapatkan klarifikasi berimbang. (KR)
Tinggalkan Balasan