Tudingan JKHI tidak berhenti di Kolaka Utara. Enggi membeberkan daftar panjang proyek-proyek bernilai jumbo milik BWS IV Sultra yang dituding sarat penyimpangan dan wajib diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Bukan cuma pengamanan pantai Lasusua, ada banyak proyek BWS Sulawesi IV yang harus dibongkar hukum. Misalnya proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Walay Tahap II, Proyek D.I. Trimulya di Konawe, hingga Proyek P3-TGAI. Proyek-proyek bernilai fantastis ini diduga kuat jadi ladang korupsi subur di internal BWS IV Sultra,” cetus Enggi yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum PB HMI Bidang ESDM ini.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh kontraktor kecil atau pelaksana di lapangan, melainkan harus membidik “aktor intelektual” dan pemegang kebijakan di dalam balai.
“Kami mendesak Kejati Sultra segera panggil paksa dan periksa Kepala BWS IV Sultra, Satker, hingga PPK-nya! Semua yang punya wewenang harus bertanggung jawab. Jika terbukti ada kerugian negara, seret mereka ke penjara tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, JKHI juga menuntut tindakan tegas dari pemerintah pusat. Penggunaan material tambang ilegal dan pembiaran pelanggaran spesifikasi teknis dinilai sebagai bukti hancurnya sistem kontrol di BWS IV Sultra.
Sebagai langkah awal pembersihan, JKHI meminta Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengambil langkah ekstrem dengan mencopot dan mengevaluasi total seluruh jajaran pejabat yang memegang kuasa anggaran di BWS IV Sultra.
“Kementerian PU jangan tutup mata. Kami minta Ditjen SDA evaluasi total dan copot seluruh pihak yang memegang kuasa dalam proyek-proyek di BWS Sulawesi IV. Bersihkan instansi tersebut dari oknum-oknum perusak uang negara,” pungkas Enggi.
(fds/detik)
Tinggalkan Balasan