Kendari – Jaringan Komunikasi Hukum Indonesia (JKHI) melontarkan tudingan keras terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah proyek bernilai fantastis di bawah kendali balai tersebut dituding bobrok, tidak sesuai standar, hingga diduga kuat sengaja dijadikan “ladang korupsi” oleh oknum-oknum tertentu.
Tak main-main, JKHI mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra segera turun tangan melakukan pembersihan besar-besaran. Mereka meminta korps adhyaksa menyeret dan memeriksa Kepala BWS IV Sultra, Satuan Kerja (Satker), Kepala SNVT PJPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga konsultan pengawas ke ranah hukum.
Direktur Utama JKHI, Enggi Saputra Indra, mengungkapkan adanya indikasi kejahatan jabatan yang masif. Mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan, mandulnya fungsi pengawasan, hingga nekat menggunakan material ilegal pada proyek yang dibiayai uang rakyat lewat APBN.
“Salah satu yang paling mencolok saat ini adalah proyek Pengamanan Pantai Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara senilai Rp 19 miliar. Berdasarkan temuan di masyarakat, proyek puluhan miliar itu diduga kuat menggunakan material galian C ilegal atau tak berizin,” bongkar Enggi kepada wartawan di Kendari, Rabu (1/7/2026).
Enggi menilai, proyek-proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dikelola BWS IV Sultra sudah lama terindikasi bermasalah namun terkesan dibiarkan. Praktek lancung ini tidak boleh lagi ditoleransi karena merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Tinggalkan Balasan