KENDARI, PERDETIKNEWS.COM — Eskalasi polemik kontrak bernilai fantastis senilai Rp 890 miliar di internal PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak baru yang krusial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra secara resmi menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan untuk mengurai benang kusut legalitas proyek sewa alat berat tersebut.
Langkah progresif legislatif ini diambil setelah gelombang desakan dari koalisi hukum dan berbagai aliansi mahasiswa menggelinding panas, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Publik menuntut transparansi total atas proyek bernilai hampir Rp 1 triliun yang diduga kuat lolos dari mekanisme pasar yang sehat.
Anggota Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, membenarkan bahwa draf laporan mengenai dugaan kejanggalan mekanisme penunjukan langsung proyek ini telah berada di meja dewan dan siap ditindaklanjuti.
Tinggalkan Balasan