KENDARI – Gelombang tekanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel PT Alam Mitra Indah Nugraha (PT AMIN) terus menguat.
Kali ini, Organisasi Bumi Hijau Nusantara (BISTARA) secara terbuka mendesak penyidik tidak berhenti pada pemegang izin tambang semata, melainkan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga berperan dalam lahirnya dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengangkutan dan penjualan ore nikel.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sultra, BISTARA menyoroti keberadaan PT Carsurin yang disebut menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) atas ribuan ton ore nikel milik PT AMIN.
Organisasi tersebut menilai, dokumen verifikasi yang beredar di tengah proses penyidikan tidak boleh dipandang sebagai dokumen administratif biasa, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk mengurai dugaan praktik yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Koordinator aksi BISTARA, Ahmad Zainul, menegaskan bahwa penyidikan akan kehilangan makna apabila hanya menyentuh pihak-pihak di permukaan, sementara rantai proses administrasi yang mengawal pergerakan komoditas tambang luput dari pemeriksaan.
Tinggalkan Balasan