Oleh: Enggi Indra Saputra , Tokoh Pemuda Sulawesi Tenggara, Fungsionaris PB HMI 2024 – 2026
Gelombang demonstrasi dan kekecewaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengguncang ibu kota. Tuntutan untuk membubarkan DPR—sebuah lembaga yang seharusnya menjadi pilar demokrasi—muncul sebagai respons atas skandal korupsi, kinerja yang dinilai buruk, dan kebijakan yang dianggap lebih pro-elit daripada pro-rakyat.
Namun, di tengah gejolak ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah pembubaran DPR adalah solusi, atau justru sebuah kesalahan besar?
Sejarah bangsa ini, dari revolusi kemerdekaan hingga reformasi 1998, menunjukkan bahwa suara rakyat sering kali lahir dari jalanan, bukan dari ruang-ruang rapat yang dingin. Ini memunculkan perdebatan sengit. Bagi para demonstran, melawan lembaga yang dianggap telah menyimpang dari amanat reformasi bukanlah makar, melainkan sebuah keharusan sejarah untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat. Mereka melihat pembubaran sebagai satu-satunya jalan untuk membersihkan “rumah” wakil rakyat yang sudah terlalu kotor.
Namun, pembubaran DPR di negara demokrasi seperti Indonesia justru kontradiktif. Dalam sistem trias politica, DPR berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Tanpa lembaga legislatif, proses demokrasi akan kehilangan instrumen kontrol vital, yang pada akhirnya dapat membuka jalan bagi kekuasaan yang lebih otoriter dan absolut. Siapa yang akan membuat undang-undang? Siapa yang akan mengawasi penggunaan anggaran negara? Siapa yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam kerangka hukum?
Tinggalkan Balasan