Oleh: Musafir AR, SH, MH.
Praktisi Hukum dan Pemerhati Hukum Tata Negara Sultra
Polemik antara anggota DPR RI Ridwan Bae dan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Persoalannya bukan hanya bagaimana kritik disampaikan, tetapi juga bagaimana orang-orang di sekitar kekuasaan meresponsnya.
Sejak awal, saya mendukung kebebasan menyampaikan kritik dalam ruang demokrasi. Namun, membela hak seseorang untuk mengkritik tidak berarti harus membenarkan seluruh isi kritiknya.
Pernyataan Ridwan Bae agar Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka atau ASR, tidak terlalu banyak tidur di atas meja dan sesekali turun ke lapangan dapat dibaca sebagai kritik politik. Meski demikian, saya tidak sependapat apabila pernyataan tersebut dianggap sebagai gambaran faktual bahwa ASR tidak bekerja atau tidak hadir di tengah masyarakat.
Tinggalkan Balasan