KENDARI — Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menerima aspirasi massa aksi mahasiswa terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin.
Dalam dialog tersebut, massa aksi menyampaikan keluhan mengenai kelangkaan BBM bersubsidi yang dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat. Mereka menyoroti antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kendari yang mengganggu pengguna kendaraan dan berpotensi memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret. Selain persoalan BBM, mereka menyampaikan sejumlah isu lain, seperti infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang kota.
Massa turut meminta pengawasan ditingkatkan terhadap praktik pembelian BBM secara berulang serta penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat. Mereka juga mengusulkan alternatif penanganan berupa pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor, seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah.
Massa aksi berharap aspirasi tersebut tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata sesuai kewenangan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Sudirman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan BBM. Salah satunya dengan menugaskan aparat terkait menertibkan penjualan BBM bersubsidi yang kembali dijual secara eceran dengan harga non-subsidi.
Menurut Sudirman, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pemerintah Kota Kendari juga telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kota Kendari. Penambahan kuota itu diharapkan dapat membantu mengurangi antrean di SPBU.
“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” ujar Sudirman, seperti dikutip dari laman resmi Kendari Kota, Jumat (18/9/2026).
Sudirman menegaskan Pemerintah Kota Kendari terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari masyarakat maupun mahasiswa. Ia menyebut penanganan persoalan BBM membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat dalam penertiban penjualan BBM bersubsidi secara eceran.
Dalam kesempatan itu, pemerintah meminta waktu untuk menindaklanjuti langkah penertiban dan memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sumber: Kendari Kota — lihat sumber
Tinggalkan Balasan