Dari perspektif analisis politik, Prof. Eka Suaib tidak menampik bahwa setiap tekanan sosial dan psikologis yang muncul akibat opini publik berpotensi memengaruhi konsentrasi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Namun, ia mengingatkan bahwa roda pemerintahan tidak bergerak secara tunggal.
Sistem pemerintahan daerah telah dirancang secara solid dan kolektif, melibatkan Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga aparatur birokrasi yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Oleh karena itu, stabilitas birokrasi dipastikan tetap berjalan normal dan optimal.
Menutup tanggapannya, Guru Besar FISIP UHO ini mendorong masyarakat dan publik luas untuk menilai situasi ini menggunakan indikator-indikator yang objektif, bukan berdasarkan persepsi atau opini yang berkembang liar.
“Publik harus melihat kasus ini dengan indikator objektif. Kita lihat saja, apakah hal ini mengganggu stabilitas pemerintahan? Apakah mengganggu kinerja perangkat daerah atau ketertiban di daerah? Jika pemerintah daerah tetap mampu melaksanakan semua mandat regulasi dengan baik, maka persoalan ini sifatnya subjektif,” tegasnya.
Prof. Eka Suaib mengajak masyarakat Kota Kendari untuk mengalihkan fokus pada isu-isu yang lebih substantif demi kemajuan daerah, ketimbang larut dalam polemik yang berada di ranah domestik atau personal.
“Kami mendorong agar masyarakat memikirkan hal-hal yang lebih substantif untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan