KENDARI, – Wacana perubahan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun, bahkan bagi RKAB yang telah disetujui hingga 2026, memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri pertambangan.
Kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Ditjen Minerba, dinilai dapat mengancam jaminan investasi dan kepastian hukum.
Ahmad Faisal, S.T., Juru Bicara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa perubahan ini sangat merugikan korporasi yang telah mengeluarkan biaya operasional besar, jasa konsultan, bahkan telah menjalin kontrak panjang dengan investor hingga akhir tahun 2026, berdasarkan persetujuan RKAB 2026 sebelumnya.
“Kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat Asta Cita,” tegas Ahmad Faisal, yang juga mantan Badan Pengurus Pusat PERHAPI mendampingi Ketum BPP PERHAPI periode pertama, Prof. Irwandy Arif.
“Kepercayaan terhadap pemerintah, investor, serta owner jasa penyewaan alat berat menjadi bulan-bulanan, bahkan berdampak pada perekonomian masyarakat lingkar area penambangan sebagai multiplier effect.”
Tinggalkan Balasan